Tak Ada Alasan Tidak Mengakui FKTI

JAKARTA – Kotmite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dinilai telah memasung keberadaan Federasi Karate Tradisional Indonesia (FKTRI). Pemasungan dirasakan karena KONI sebagai organisasi induk olahraga nasional belum juga mengakui FKTI sebagai anggotanya. Pada hal FKTI mudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraaan Keolahragaan sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi.

Jika undang-undang itu dijalani, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengakui FKTI,” kata Koespratomo Wongsoyudho, Ketua Dewan Ahli. Majelis Karate Tradisinal FKTI, kepada Tempo di Jakarta, Selasa lalu.

Bertalian dengan perjuangan FKTI untuk diakui menjadi anggota KONI, Koespratomo berharap Rita Subowo sebagai orang nomor satu di KONI mendengar ini semua. “Saya orang yang ikut mendukung Rita menjadi Ketua KONI Pusat arena saya berharap hanya dia yang mampu menjalani undang-undang itu. Tapi, kini, ada apa dengan Rita?” kata Koespratomo.

Lebih jauh tokoh karate tradisional itu menegaskan, pemerintah – dalam hal ini kantor Kementrian Pemula dan Olahraga – secara tak langsung sudah mengakui FKTI. FKTI setiap tahun menggelar kejuaraan national dengan meperebutkan Piala Menpora dan sudah 13 kali mengiluti kejuaraan dunia. “Jika tidak mengkui FKTI, berarti melanggar undang-undang,” katanya. “Masalahnya ini ada, tapi jangan pura-pura tidak tahu, donk.”

Dalam kesempatan itu, Koespratomo mengatakan Sabeth Mukhsin, Direktur ITKF (International Traditional Karate Federation), punya peluang memimpin organisasi dunia karate tradisional tersebut,. Sabeth sebagai Ketua Umum FKTI bisa menggantikan Nishiyama, orang nomor satu ITKF, yang sudah meninggal pada awal November lalu. Jika ini terjadi, menurut Koespratomo, bisa jadi pula Sabeth memindahkan markas ITKF ke Indonesia. “Ini yang saya hindari. Kami berpesta di muka para tokoh-tokoh o0lahraga kita, sedangkan FKTI belum diakui.”